Salah satunya adalah penempatan pihak swasta untuk jabatan eksekutif senior. "Insya Allah RUU ASN bisa disahkan menjadi UU tahun ini juga. Apalagi banyak isi pasal dalam RUU ini sudah clear dalam pembahasan di tingkat panja," kata Eko yang dihubungi, Senin (28/5).

RUU ASN, lanjutnya, mengatur tata penyelenggaraan PNS sebagai profesi yang profesional, bersih dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN, efisien dan efektif dalam menyelenggarakan pelayanan publik serta tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. "RUU ini menerapkan azas merit, yaitu perbandingan relatif antara kompetensi yang diperlukan dengan kompetensi yang dimiliki dan penilaian obyektif," ujarnya.

Ditambahkan guru besar UI ini, dengan UU ASN masalah rekrutmen pegawai yang belum sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan, diintervensi oleh kepentingan tertentu, pensiunan pegawai yang kurang nyaman dan sejahtera di masa purnabakti, akan dituntaskan.

Sementara, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno mengungkapkan, dengan adanya UU ASN, BKN akan berperan lebih penting dan menentukan di bidang  manajemen kepegawaian.

Posisi yang kian strategis ini menuntut kesiapan segenap pimpinan dan pegawai BKN dalam menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Dengan demikian, lanjutnya, antisipasi dan adaptasi terhadap perubahan ini mutlak dibutuhkan. Sumber:jpnn